loading...
loading...

GURU HONORER KEBERATAN DENGAN ATURAN BARU PEMBEDAAN SERAGAM

Loading...
Berkumandang.xyz -  Forum Komunikasi Guru Honorer Jawa Barat keberatan dengan aturan baru seragam bagi guru honorer. Aturan baru itu melarang guru honorer mengenakan seragam PNS.

Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer Jawa Barat Iman Supriatna mengatakan, ketentuan pakaian bagi pegawai non PNS tertuang pada surat Kepala Dinas Pendidikan Jawa barat kepada seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan di wilayah Jawa Barat tertanggal 20 September 2019. Dalam surat tersebut, setiap Senin dan Selasa pegawai non PNS mengenakan kemeja polos warna terang dan celana gelap bagi pria dan blazer bagi wanita, dilengkapi dengan papan nama dan tanda pengenal.

Hasil gambar untuk seragam guru honorer

Rabu mengenakan kemeja putih dengan celana atau rok hitam atau gelap. Kamis dan Jumat mengenakan batik atau bordir. Sedangkan pada hari besar nasional atau setiap 17 Agustus mengenakan kemeja putih serta celana atau rok hitam atau gelap.

Sebelum aturan itu, kata Iman, guru honorer mengenakan seragam PDH warna khaki, sama dengan yang dikenakan PNS. "Aturan tersebut dulu pernah keluar untuk keseragaman honorer pakai seragam PNS yang (warna) khaki itu," kata Iman kepada PR, Jumat, 4 Oktober 2019.

Ia mengatakan, pelarangan mengenakan seragam yang sama dengan PNS akan berdampak pada psikologis guru honorer. Menurut dia, kebijakan seperti itu seharusnya berdasar pada kajian terlebih dahulu.

"Artinya ini akan berdampak psikologis pada guru itu sendiri. Anak-anak akan bertanya, kenapa pakaian tidak seragam. Anak-anak kan tidak tahu ada guru PNS dan honorer," tuturnya.

Ia juga mempertimbangkan, kebijakan ini akan memunculkan perbedaan saat guru honorer di Jawa Barat berkumpul dengan daerah-daerah lainnya. Sebab aturan ini hanya berlaku di Jawa Barat. "Jangan sampai guru honorer ini dimarjinalkan. Kami (sebelumnya) tidak meminta ke provinsi, kami membeli (seragam) sendiri. Sekarang jadi mubadzir," ujarnya.

Ia tidak mempermasalahkan, jika pegawai non PNS tidak mengenakan atribut-atribut yang khusus untuk PNS. Namun jika warna dan seragamnya dibedakan, hal itu akan berdampak psikologis.

"Harusnya kan memberi penghargaan bagi guru honorer. Harus diakui pemerintah, tanpa guru honorer Jawa Barat itu lumpuh karena 70 persennya dikerjakan oleh guru honorer. Provinsi Jawa Barat harusnya memberikan penghargaan, harusnya diberi pakaian. Ini bahkan dilarang. Kami harus tahu dasarnya apa honorer tidak boleh pakai pakaian tersebut," katanya.

Sampai berita ini ditulis, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika belum memberi tanggapan atas keberatan guru honorer ini.

Sebelumnya, soal seragam yang berbeda antara PNS dan non PNS pernah disampaikan oleh Kepala BKD Pemprov Jabar Yerry Januar saat memberi tanggapan terkait kasus video asusila yang melibatkan guru honorer SMK swasta di Purakarta. Ia mengatakan, menurut aturan guru honorer swasta tidak diperkenankan mengenakan baju seragam ASN.

Terkait kasus ini, Yerry mengatakan, BKD segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait mekanisme yang berlaku bagi pegawai honorer di sekolah. "Kita akan buat surat edaran terkait kedisiplinan, integritas ASN ke depannya," ucapnya.‎ (Catur Ratna Wulandari/Mochamad Iqbal Maulud)***

Sumber : https://www.pikiran-rakyat.com

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan semoga ada manfaatnya untuk kita semua .........

Loading...

0 Response to "GURU HONORER KEBERATAN DENGAN ATURAN BARU PEMBEDAAN SERAGAM"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

loading...

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

loading...

Iklan Bawah Artikel