loading...
loading...

BKN PASTIKAN TAK ADA REKRUTMEN P3K/PPPK, HARAPAN GURU HONORER PUNYA GAJI SETARA UMR PUPUS?

Loading...
Berkumandang.xyz -  Pemerintah akan kembali membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019. Pengumuman resmi mengenai penerimaan CPNS 2019 ini akan dilakukan setelah terbentuknya pemerintahan baru atau pada minggu keempat bulan Oktober 2019.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara ( BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, rekrutmen kali ini hanya untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019 saja dan tidak merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K/PPPK).

Ridwan menjelaskan, tidak direkrutnya PPPK tahun ini dikarenakan masalah anggaran daerah. Pemerintah mengalokasikan sebanyak 197.111 formasi untuk penerimaan CPNS 2019.

"Formasi (sebanyak) 197.111. Terdiri dari instansi pusat 37.854 formasi dan daerah 159.257 formasi," kata Ridwan saat dihubungi Kompas.com, Senin.

BKN Pastikan Tak Ada Rekrutmen P3K/PPPK, Harapan Guru Honorer Punya Gaji Setara UMR Pupus?

BKN Pastikan Tak Ada Rekrutmen P3K/PPPK, Harapan Guru Honorer Punya Gaji Setara UMR Pupus?

Dikabarkan sebelumnya, setelah intansi mendapatkan jatah formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), selanjutnya instansi masing-masing akan mengumumkan pengadaan CPNS.

Pengumuman pengadaan CPNS berisi :

- posisi atau jabatan yang lowong

- jumlah formasi setiap jabatan

- persyaratan setiap jabatan (termasuk syarat pendidikan minimal)

- serta tata cara dan waktu pendaftaran.

Pengumuman lengkap mengenai rekrutmen CPNS 2019 dapat dipantau di situs resmi Kemenpan RB.

Sebagai tambahan informasi, Presiden Joko Widodo telah mendatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2019 pada 3 Juli 2019 lalu.

Dalam Keppres tersebut, pemerintah memberikan peluang bagi lulusan Strata 3 (Doktoral) dengan batas usia paling tinggi 40 tahun untuk menjadi CPNS menempati jabatan-jabatan tertentu.

Jabatan yang dimungkinkan untuk pelamar berusia 40 tahun tersebut antara lain:

- Dokter

- Dokter Gigi

- Dokter Pendidik Klinis

- Dosen

- Peneliti

- Perekayasa.

Disebutkan, bagi jabatan Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.

Sementara, jabatan Dosen, Peneliti, dan Perekayasa kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktoral).

Pemerintah selalu mewanti-wanti masyarakat untuk waspada terhadap setiap informasi yang berkaitan dengan rekrutmen CPNS.

Mendikbud sebelumnya Usul Gaji Guru Honorer Setara UMR

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendibud, Muhadjir Effendy akan menaikkan gaji guru honorer.

Mendikbud Muhadjir Effendy pun mengusulkan gaji guru honorer akan setara dengan Upah Minimum Regional atau UMR.

Seperti dikutip di akun instagram Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, @ditjen.gtk.kemdikbud, Mendikbud bersama Menkeu Sri Mulyani Indrawati menggelar rapat bersama pimpinan unit utama Kemendikbud, di Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Dalam rapat tersebut Mendikbud mengusulkan kepada Menkeu agar gaji guru honorer setara dengan upah minimum regional (UMR).

"Ini masih dalam tahap pembicaraan, guru honorer yang tidak bisa diangkat melalui seleksi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maka akan kita berikan tunjangan setara dengaan UMR," ujar Mendikbud di Jakarta, Rabu (23/1/2019) seperti dikutip Antara.

Menurut Mendikbud, ada sekitar 700.000 guru honorer di seluruh Indonesia.

Pemerintah akan mengangkat status guru honorer melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ataupun rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun, tidak semua guru honorer memenuhi syarat untuk mengikuti kedua seleksi tersebut.

Guru-guru yang lulus seleksi tersebutlah yang diusulkan menerima gaji setara UMR.

Anggaran untuk tunjangan guru honorer tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun jika APBN tidak mencukupi, menurut Muhadjir, bisa ditutup APBD.

"Paling tidak, ada jaminan guru honorer mendapatkan tunjangan setara dengan UMR," kata Mujadjir.


Mendikbud menjelaskan ada tiga skema dalam penyelesaian guru honorer yakni skema pertama adalah mengangkat guru honorer melalui proses CPNS yang masih memenuhi syarat dari segi usia maupun kualifikasi.

Kepala Sekolah Dilarang Angkat Guru Honorer Baru

Kurang tenaga pengajar di sebuah sekolah, terkadang membuat kepala sekolah mengambil kebijakan untuk mengangkat seorang guru honorer.

Namun, hal ini mulai dilarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

Kepala sekolah tidak lagi mengangkat guru- guru honorer baru untuk mengajar.

Muhadjir mengatakan, jika sekolah masih kekurangan guru, para kepala sekolah diminta untuk lebih memberdayakan guru yang telah pensiun.

Pemberdayaan guru pensiun dilakukna dengan memperpanjang masa baktinya.

“Saya minta supaya kepala sekolah tidak angkat lagi honorer. Guru yang pensiun diperpanjang saja masa baktinya. Ditarik lagi sampai ada guru pengganti yang diangkat oleh pemerintah,” kata Mudhadjir, di Semarang seperti dikutip dari Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Gaji untuk guru pensiun yang diperpanjang masa baktinya diambil dari Dana BOS.

Menurut Guru Besar Universitas Negeri Malang ini, hal tersebut untuk mengantisipasi polemik guru honorer di Indonesia.

Pasalnya, pemerintah sedang menyusun rencana untuk mengangkat guru honorer yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun menjadi guru tetap melalui skema perjanjian kerja.

Ia menilai, persoalan guru honorer akan terus mengemuka jika kepala sekolah mengangkat guru-guru baru, yang pada akhirnya berharap ada pengangkatan. Akan tetapi, berbeda jika kepala sekolah memperpanjang masa bakti guru yang pensiun.

“Kalau diangkat kepala sekolah nanti persoalan tidak selesai. Cukup yang pensiun. Toh rata-rata usia pensiun 60 tahun dan untuk mengabdi beberapa tahun lagi masih bisa. Gaji diambilkan dari BOS,” ujar Muhadjir.

“Tentu bayarannya tidak sebanyak ketika masih aktif PNS, tapi masih mendapat dana pensiun,” lanjut dia. Sementara, terkait persoalan guru honorer, Kemendikbud telah membahasnya dengan Komisi X DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, dan Kementerian Keuangan.

Rencananya, akan ada skema untuk mengangkat para tenaga guru honorer yang mengabdi di atas 10 tahun.

“Februari atau Maret ini mudah-mudahan sudah dibuka,” kata Muhadjir.

Ada guru digaji Rp150 ribu per bulan

Salah satu guru honorer di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menangis di ruang kerja Komisi IV DPRD Pamekasan, Kamis (21/2/2019) karena sebulan hanya digaji Rp 150 ribu.

Guru ini, bersama dengan beberapa perwakilan guru honorer lainnya, mengadu tentang nasibnya yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah.

"Saya sebulan hanya dihonor 150 ribu. Ada teman guru lainnya lebih tinggi sampai 200 ribu. Tolong kami dibantu agar kami juga dapat perhatian," ujar guru di salah satu SD ini, yang enggan untuk ditulis identitasnya seperti dilansir Kompas.com.

Setelah menyampaikan soal gaji, guru yang lain ada yang bertutur soal tanggung jawabnya.

Sebab, selain mengajar, ada pula yang masih berstatus sebagai wali kelas.

Guru yang merangkap wali kelas, gajinya bisa naik Rp 200 ribu. "Kalau sambil jadi wali kelas, dapat tambahan 50 ribu," kata guru lainnya yang mengaku mengajar di salah satu SD di Kecamatan Tlanakan ini.

Syaiful Bahri, Sekretaris Forum Guru Honorer PGRI Pamekasan menjelaskan, ada 1.798 guru yang kesejahteraannya hanya Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu.

Mereka datang ke kantor DPRD Pamekasan menyampaikan aspirasi. Mereka ingin meminta keadilan seperti guru-guru lainnya, walaupun adil itu tidak harus sama dari sisi kesejahteraannya.

"Permintaan kami, mereka legalitasnya perlu diperhatikan dan kesejahteraannya ditambah," ujar Syaiful Bahri saat ditemui usai audiensi.

Muhammad Sahur, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan mengatakan, kondisi 1.798 sangat memprihatinkan.

Bahkan, ada yang diberhentikan sewenang-wenang mengajar oleh kepala sekolah. Sebab, SK mereka dari kepala sekolah, bukan dari dinas atau dari bupati.

"Kami akan sampaikan ke Dinas Pendidikan dan bupati agar legalitas mereka diatur. Kalau legalitas mereka di dinas atau bupati, maka kepala sekolah tidak bisa sewenang-wenang," ujar Sahur.

Sahur menambahkan, kesejahteraan mereka juga akan diperjuangkan. Pihaknya mengkalkulasi, jika mereka diberi honor Rp 500 ribu per bulan, maka dibutuhkan sekitar Rp 10 miliar per tahun.

Anggaran itu sangat bisa direalisasikan asalkan bupati mau.

"Tergantung kemauan bupati kalau soal anggaran. Saya kira APBD mampu. Namun kemampuannya berapa, itu bisa diatur. Yang penting, kesejahteraan mereka diperhatikan," ungkap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Sumber: kaltim.tribunnews.com

Loading...

0 Response to "BKN PASTIKAN TAK ADA REKRUTMEN P3K/PPPK, HARAPAN GURU HONORER PUNYA GAJI SETARA UMR PUPUS?"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

loading...

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

loading...

Iklan Bawah Artikel