loading...
loading...

MULAI TAHUN 2020 PEMDA DILARANG BERIKAN 2 TUNJANGAN SECARA BERSAMAAN KEPADA PNS

Loading...
Berkumandang.xyz -  Mulai tahun depan pemerintah daerah (pemda) dilarang memberikan tunjangan kinerja (tukin) dan insentif secara bersamaan. Setiap aparat pemda hanya akan menerima salah satu.

Pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah menerima insentif tidak diperbolehkan menerima tukin, begitu pula sebaliknya. “Kita atur mulai 2020, daerah yang sudah memberikan tukin dan insentif harus memilih salah satu. Kalau (mau) terima insentif, silakan, tapi tidak boleh lagi mendapatkan tukin. Jadi harus salah satu,” kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin di Jakarta kemarin. Ketentuan ini dibuat karena banyaknya temuan pemeriksaan yang menganggap adanya duplikasi antara tukin dan insentif. Di sisi lain, penerimaan insentif dan tukin secara bersamaan terkesan diskriminatif. Pasalnya, hanya di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tertentu yang bisa mendapatkan insentif.

Hasil gambar untuk guru dilarang terima 2 tunjangan

“Sebenarnya pemberian ini tidak salah karena ada aturannya. Tapi, kami lihat terkesan ada . Lagi pula, insentif ataupun tukin ini berkaitan dengan kinerja. Jadi, cukup salah satu saja. Sama-sama dasarnya kinerja,” tuturnya. Syarifuddin menuturkan, hal ini tidak berlaku bagi kepala daerah. Alasannya, kepala daerah tidak memiliki tunjangan penghasilan. Artinya aturan (memilih salah satu) ini hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah. “Ini untuk beberapa jabatan seperti sekda (sekretaris daerah) dan kepala dinas, pendapatan itu boleh memilih salah satu,” ungkapnya. Dia menegaskan bahwa ketentuan ini tidak berarti membatalkan keberadaan tukin ataupun insentif. Bisa jadi suatu daerah memberlakukan insentif dan tukin. Selama tidak ada PNS yang menerima secara rangkap, tidak masalah.

“Misalnya pejabatnya memilih mendapatkan tukin, bukan berarti insentif dihapuskan. Kan minimal kepala daerah masih akan terima insentif karenakan tidak rangkap dengan tukin,” ujarnya. Lebih lanjut dia mengakui belum semua daerah menerapkan tukin. Setidaknya masih ada kurang dari 30 daerah yang belum memberikan tukin. Sisanya sudah menerapkan tukin daerah. “(Adanya ketentuan ini) saya kira tidak akan membuat daerah dilematis. Biasanya kalau sudah disuruh memilih pasti pilih angkanya yang besar. Kecenderungannya memilih insentif karena bisa 10 kali gaji,” katanya. Direktur Eksekutif komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai sudah seharusnya ketentuan itu dilaksanakan sejak awal.

Pasalnya, insentif dan tukin sebenarnya pendapatan yang didasarkan atas kinerja. “Kan sebenarnya sama saja. Saya kira ini harus jadi langkah awal menuju sistem penggajian tunggal karena selama ini terlalu banyak varian gaji PNS kita. Kami sudah lama usulkan itu,” ujarnya. Robert mengatakan, selama ini yang menerima insentif dan tukin secara bersamaan adalah pejabat-pejabat di SKPD yang mengurus perizinan dan pendapatan daerah. Bahkan, dia menyebut aparat keamanan dan kejaksaan juga menerima insentif karena membantu menggenjot pemasukan pajak. “Jadi, memang ini diskriminatif. Hanya di instansi tertentu. Padahal, di SKPD lain juga bekerja, tapi tidak mendapatkan insentif dan hanya tukin. Ini (berpotensi membuat) kecemburuan terjadi,” ungkapnya.

Endi berharap adanya ketentuan ini dapat mengubah paradigma bahwa semua instansi sama-sama bekerja. Tidak ada lagi instansi yang dinilai paling berjasa bagi jalannya pemerintahan. “Jadi semua SKPD harus di perlakukan sama. Jangan ada lagi yang sebutan SKPD basah dan tidak basah. SKPD air mata dan SKPD mata air. Ini harus dihilangkan,” desaknya. Meski begitu, dia menilai masih banyak aspek yang masih perlu diperbaiki dalam sistem penggajian ASN. Salah satunya dalam pemberian tukin seharusnya setelah hasil kinerja pegawai terlihat.

“Lalu juga perlu ditentukan siapa yang paling tepat dalam mengukur kinerja secara berkala. Lalu alat ukurnya harus objektif. Hasil penilaian kinerja ini dapat dijadikan basis perbaikan dan penghitungan tukin ke depan,” katanya.

Sumber : Okezone

Demikian informasi yang dapat kami berikan, Semoga ada manfaatnya untuk kita semua,,,,,,,,,,

Loading...

0 Response to "MULAI TAHUN 2020 PEMDA DILARANG BERIKAN 2 TUNJANGAN SECARA BERSAMAAN KEPADA PNS"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

loading...

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

loading...

Iklan Bawah Artikel